Hal itu disampaikan Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI), Saiful Anam merespon anggaran IKN dihentikan pemerintahan Prabowo.
"Saya lihat IKN itu adalah bukan prioritas bagi pemerintahan Prabowo, IKN tidak lebih hanya sebagai beban berat bagi pemerintahan Prabowo yang dapat menghancurkan program-program prioritas pemerintah," kata Saiful kepada
RMOL, Minggu 9 Februari 2025.
Akademisi Universitas Sahid Jakarta ini meyakini, Prabowo akan lebih memilih program unggulannya, yakni makan bergizi gratis (MBG) daripada IKN. IKN bagi Prabowo merupakan program super tersier yang tidak wajib untuk dilanjutkan.
"Saya lihat Prabowo enggan melanjutkan IKN dan menjadikan prioritas, karena Prabowo tentu memiliki target-target tersendiri dalam pemerintahannya," pungkas Saiful.
BERITA TERKAIT: