Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, dalam konferensi pers yang digelar di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat malam, 13 Desember 2024.
Deddy awalnya mengungkapkan bahwa saat ini partainya tengah melakukan kajian lebih mendalam terkait wacana Pilkada.
Ia menilai penting untuk menilai sejauh mana pemerintah benar-benar ingin menghindari praktik pemilihan umum yang 'ugal-ugalan', seperti yang terjadi dalam beberapa pemilu terakhir.
"Sikap resmi partai itu nanti akan disampaikan setelah usulan revisi Undang-Undang Pilkada disampaikan, lalu kita akan melakukan kajian secara lebih mendalam," ujar Deddy.
Bahkan, kata Deddy, PDIP saat ini juga sedang mengkaji konsep pilkada asimetris, di mana daerah-daerah tertentu yang siap dengan seluruh indikatornya dapat melaksanakan pemilu langsung.
Ia menekankan bahwa langkah tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut, dan tidak perlu terburu-buru mengambil keputusan yang bisa mengganggu kedaulatan rakyat.
"Jadi jalan itu masih panjang, jangan buru-buru kita mengambil kedaulatan rakyat. Serahkan itu kepada rakyat secara bijak,” tegasnya.
Lebih jauh, Anggota Komisi II DPR RI fraksi PDIP ini menambahkan, jika partai politik ingin pemilu yang lebih baik, maka mereka harus mengakar kepada rakyat dan menghindari praktik money politics yang merusak kontestasi pemilu.
“Yang perlu bijak itu partai politik dalam kontestasi, supaya jangan main jalan pintas dengan money politic,” pungkasnya.
Turut hadir saat jumpa pers, Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional Ronny Talapessy, dan Anggota DPRD DKI Jakarta Yuke Yurike.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menginginkan pemilihan kepala daerah dipilih oleh DPRD setempat tanpa mengeluarkan anggaran negara yang cukup besar. Ia beralasan anggaran besar dapat dimanfaatkan untuk banyak program di Indonesia seperti perbaikan infrastruktur dan peningkatan gizi anak.
DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengumumkan sikap resmi terkait pemilihan kepala daerah (Pilkada) setelah menerima usulan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. 
BERITA TERKAIT: