Hal itu diungkapkan Anggota Komisi I DPR, Frederik Kalalembang usai mengikuti Rapat Pleno Audiensi bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 4 Desember 2024.
Menurut Frederik, banyak pelaku judi online memanfaatkan SIM card dengan data palsu untuk membuat akun, sehingga menyulitkan aparat untuk melacak aktivitas ilegal tersebut.
"Selama ini pemerintah sudah bagus memblokir dan menutup situs judi online. Tapi kita harus sadar bahwa banyak e-wallet yang digunakan ini didaftarkan dengan SIM card berbasis data palsu. Hal ini membuat aparat kesulitan melacak pelaku karena data yang digunakan tidak valid," ujarnya.
Politikus Partai Demokrat ini menilai perlunya pembatasan jumlah SIM card yang dapat dimiliki seseorang, yakni maksimal dua untuk layanan prabayar.
"Jika data SIM card tertib dan sesuai identitas perorangan, kita bisa meminimalisasi tidak hanya judi online, tapi juga penipuan dan pemerasan," jelasnya.
Ia juga menyarankan pemerintah melibatkan berbagai pihak, termasuk provider telekomunikasi, kepolisian, dan PPATK, dalam menyatukan data demi pengawasan yang lebih ketat.
Frederik pun menekankan perlunya kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang lebih erat ke depan. Dirinya juga berharap dengan pengawasan SIM card yang lebih ketat, masalah judi online di Indonesia dapat diatasi secara lebih efektif.
"Saya kira, Bu Menteri sudah melakukan pembelaan secara internal dengan anggota dari Komdigi yang ada. Dan mudah-mudahan kita ke depan bisa bekerjasama lebih baik lagi, memberikan informasi,” tandasnya.
Pemerintah dinilai masih memerlukan strategi tambahan untuk memberantas judi online (judol) di Indonesia. Dalam hal ini, ditekan melalui registrasi kartu SIM Card. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: