Berbagai pembangunan sarana dan prasarana dilakukan untuk meningkatkan konektivitas warga antarwilayah.
Kementerian Perhubungan, sebagai pemangku kebijakan utama, berfokus pada peningkatan konektivitas, pelayanan, serta keselamatan transportasi.
Untuk menilai kinerja sektor ini, Indikator Politik melakukan survei untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap transportasi umum dan pembangunan infrastruktur di bawah kepemimpinan Jokowi.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menuturkan, temuan survei ini diharapkan menjadi acuan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan transportasi yang lebih baik, demi meningkatkan kualitas layanan transportasi umum di masa depan.
"Secara general, mayoritas publik menilai kondisi transportasi umum di negara kita baik atau sangat baik, 65 persen. Penilaian positif terhadap kondisi transportasi umum ini cukup merata di semua kelompok sosio-demografi dan wilayah," jelas Burhanuddin dalam paparannya, Rabu (2/10).
Akan tetapi, terdapat sejumlah pola penting untuk dicermati di mana warga perkotaan jauh memberikan penilaian lebih positif sebesar 70,8 persen, dibandingkan warga desa 59,2 persen.
"Ini menunjukkan pentingnya meningkatkan transportasi umum di pedesaan," jelas Burhan.
Untuk wilayah seperti Sulawesi, Kalimantan dan Jakarta, cenderung memberikan penilaian positif dibandingkan wilayah lain. Artinya wilayah lain masih memerlukan perbaikan kondisi transportasi umum.
Survei nasional ini dilakukan 30 Agustus-6 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 orang yang terdistribusi secara proporsional dan tambahan sampel di wilayah Jabodetabek sebanyak 400, dengan margin of error sebesar ±2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“Responden adalah mereka yang telah berumur 17 tahun atau lebih. Responden terpilih diwawancarai lewat tatap muka oleh pewawancara yang telah dilatih,” pungkasnya.
BERITA TERKAIT: