Pimpinan DPD Harus Punya Visi Pemerataan Pembangunan

Hal tersebut disampaikan Inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Alhamid merespons pengesahan Tata Tertib (Tatib) Penentuan Paket Pimpinan DPD, pada pekan lalu.

Dia menjelaskan, para senator terpilih periode 2024-2029 agar dapat memilih paket pimpinan DPD yang benar-benar mewakili figur masing-masing daerah.

Sebab menurutnya, salah satu aspek yang harus diperhatikan dalam kerja-kerja DPD adalah menyuarakan aspirasi warga daerah dan kebersamaan dalam memajukan negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Paket pimpinan DPD harus diisi figur dengan tingkat keimanan yang tinggi, berintegritas dan memperjuangkan pemerataan pembangunan," ujar Habib Syakur dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9).

Ulama asal Malang Raya tersebut memandang, DPD periode 2019-2024 sudah sangat baik dan menjadikan lembaga perwakilan daerah itu tidak bisa diintervensi kepentingan partai politik dan kekuasaan. 

Secara pribadi, dia mendorong agar Ketua DPD 2019-2024, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dapat dipilih kembali sebagai pimpinan hingga 5 tahun ke depan.

"Saya mendukung La Nyala kembali memimpin DPD untuk mempertahankan independensi, dan tetap memperjuangkan pemerataan pembangunan daerah," tuturnya.

Kendati begitu,  Habib Syakur menilai siapapun paket pimpinan DPD RI periode 2024-2029 mendatang harus disisi figur dengan rekam jejak yang baik.

"Dan bukan mantan narapidana apalagi mantan narapidana korupsi," tambahnya.

DPD menggelar rapat paripurna luar biasa ke-5 pada hari Rabu (4/9) lalu, yang mengesahkan Tatib Penentuan Paket Pimpinan DPD.

Adapun Tatib yang disepakati bahwa pemilihan pimpinan DPD dilaksanakan melalui sistem paket.