"Meski di sejumlah daerah laga elektoral ini berlangsung kompetitif, namun kami memproyeksikan Pilkada 2024 berlangsung kondusif," kata Wakil Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Ali Ramadhan dalam diskusi bertema
Kondusivitas Pilkada Serentak dan Arah Baru Demokrasi di Jakarta, Jumat (30/8).
Ia tidak menampik ada sejumlah celah rawan dalam penyelenggaraan pilkada ini, seperti penggunaan isu SARA, politik uang, independensi dan integritas penyelenggara, hingga
moral hazard peserta.
"Namun sejauh ini kerawanan itu relatif masih kondusif dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan untuk memantau seluruh proses, tahapan, dan mekanisme," lanjutnya.
Masih dalam diskusi yang sama, Direktur Politik Hankam dari BRIN, Muhammad Nurhasim mengkhawatirkan praktik oligarki meluas ke laga elektoral pilkada.
"Pasca putusan MK (soal syarat pendaftaran cakada) banyak elite dikejutkan lalu berlomba dengan waktu tahapan pilkada yang sempit. Para oligarki saling bermanuver dalam proses kandidasi pencalonan kepala daerah," jelas Nurhasim.
Terkait kondusivitas, Nurhasim memotret setidaknya tiga kategori, yaitu
tension (ketegangan) elite, konflik antarcalon dengan penyelenggara, dan konflik di internal partai.
"Yang saat ini terjadi adalah ketegangan antarfaksi di level elite. Umumnya konflik antarcalon yang punya basis dukungan militan dengan penyelenggara. Itu sebabnya, integritas penyelenggara berpengaruh terhadap kondusivitas pelaksanaan pilkada," lanjutnya.
BERITA TERKAIT: