Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komarudin, mengatakan Jokowi perlu mengingatkan anak buahnya bila ada yang keliru dalam membuat aturan.
"Sesuatu yang bagus, dan positif, kalau ada kekeliruan harus diluruskan, kalau ada kesalahan harus diingatkan, kalau ada sesuaru yang dipermasalahkan harus dibatalkan kan begitu," kata Ujang Komarudin, Jumat (16/8).
Ujang menambahkan aturan BPIP yang melarang paskibraka muslimah mengenakan jilbab sangat salah dan terkesan diskriminatif.
"Oleh karena itu memang pemerintah khususnya Presiden Jokowi harus mencabut itu agar sesuai dengan aturan yang lama," ucapnya.
Ia malah setuju jika Jokowi memecat Kepala BPIP lantaran tidak mencerminkan sikap Bhinneka Tunggal Ika dengan adanya larangan mengenakan jilbab untuk pengibar bendera merah putih.
"Jadi pecat saja kepala BPIP enggak ada gunanya itu. Jadi dalam konteks itu saya sih melihat tentu bagus ketika Jokowi mencabut aturan itu, artinya anggota paskibraka berhak menggunakan paskibraka," katanya.
Ujang menambahkan, sebagai kepala negara, Jokowi memang perlu hadir untuk menjaga hak bernegara rakyatnya.
"Memang itu harus dilakukan negara untuk menhaga hak-hak warganegara yang menjalankan agamanya masing-masing justru aneh ada pelarangan jilbab, itu adalah perilaku diskriminatif," pungkas Ujang Komarudin.
Pencabutan larangan jilbab untuk pasukan pengibar bendera pusaka (Paskibraka) oleh Presiden Joko Widodo dinilai sudah tepat. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: