Reshuffle Kabinet, Cara Jokowi Amankan Reputasi dan Buah Hati di Mata Prabowo

Hal itu disampaikan pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, merespon soal kabar Jokowi akan melakukan reshuffle kabinet dengan membuang menteri-menteri yang berasal dari PDIP dan Partai Nasdem.

Menurut Wildan, perombakan kabinet atau reshuffle menandakan ada kepentingan khusus Jokowi menjelang akhir pemerintahannya. Isu seputar reshuffle bisa ditafsirkan sebagai upaya Jokowi untuk menjaga reputasi dan mempromosikan politisi yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Sejauh ini, tidak terlihat adanya konflik di dalam kabinet Jokowi-Maruf. Meski masih ada unsur politikus Partai Nasdem dan PDIP. Namun, reshuffle tetap dijalankan agar reputasi atau nama baik Jokowi di mata Prabowo tetap terjaga," kata Wildan kepada RMOL, Rabu (14/8).

Dalam kajian seputar reshuffle menurut Wildan, reputasi seorang presiden bisa dipertahankan dengan mengganti sejumlah menteri. Langkah itu dipilih manakala ada kinerja menteri yang dinilai kurang maksimal. Kali ini, perombakan menteri menjelang masa transisi pemerintahan punya alasan lain.

"Tentu, Presiden Jokowi selama masih berwenang sebagai kepala eksekutif ingin menjaga reputasinya di mata presiden terpilih. Untuk itulah, kandidat menteri pengganti merupakan bagian dari KIM. Ini pilihan pragmatis dan punya efek mengamankan figur Gibran yang kelak menjadi wakil presiden," terang Wildan.

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, reshuffle di 2 bulan masa akhir pemerintahan Jokowi merupakan lanjutan dari penunjukan Wamenkeu Thomas Djiwandono dan Wamentan Sudaryono. Kedua nama itu dipromosikan karena menjadi kader Partai Gerindra yang kelak menjadi partai penguasa di pemerintahan mendatang.

"Para menteri pengganti dalam reshuffle nanti merupakan sosok yang mendapat promosi. Melalui reshuffle ini, besar kemungkinan mereka yang terpilih sebagai menteri akan terus melanjutkan jabatannya pasca pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden RI pada 20 Oktober 2024. Transisi pemerintahan tentu akan berjalan lebih mulus," jelas Wildan.

Harus diakui, kata Wildan, Jokowi terkesan sangat berani dengan rencana reshuffle kali ini. Namun, tidak ada yang bisa menghentikan keputusannya. Selain itu, tidak ada unsur pelanggaran hukum. Sebab, presiden berhak memilih siapa saja yang menjadi menterinya. Terlebih dengan posisi PDIP yang sudah berseberangan, maka Jokowi makin leluasa mengambil keputusan reshuffle.

"Muncul kesan, presiden melupakan dukungan PDIP selama dua periode pemerintahan. Di sisi lain Jokowi harus menjaga reputasinya dan juga buah hatinya. Tentu Jokowi lebih membela buah hati daripada ideologi partai," terang Wildan.

Wildan meyakini, reshuffle di masa transisi pemerintahan kemungkinan besar tidak akan memengaruhi kebijakan. Di rentang waktu yang sempit, para menteri yang dipilih akan lebih berfokus menyelesaikan sisa target pekerjaan yang belum selesai. Risiko perihal adanya guncangan di tubuh birokrasi sepertinya tidak akan terjadi.

"Yang terjadi justru tsunami di internal partai politik yang kadernya terkena perombakan kabinet. Tentu itu risiko dalam pengelolaan sumber daya politik. Tidak semua menteri bisa menjabat hingga masa tugas berakhir. Terkadang harus ada yang diakhiri di tengah perjalanan pemerintahan," pungkas Wildan.