Hal ini menyinggung soal kebijakan pemerintahan yang mewajibkan asuransi untuk kendaraan bermotor yang bakal berlangsung Januari 2025 mendatang.
"Jangan malah membuat kebijakan yang belum dikaji secara matang tapi bisa berdampak membebani masyarakat dan membebani pemerintah yang akan datang," kata HNW di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen, Senayan, Senin (22/7).
Legislator dari Fraksi PKS ini menuturkan wacana tersebut perlu dihentikan dan memberikan peluang bagi pemerintah baru untuk mengatur regulasi di masa pemerintahan yang akan datang.
"Sebaiknya menurut saya sih wacana ini terlebih dahulu diendapkan gitu ya berikanlah kesempatan kepada pemerintah yang akan datang mengurusi periode yang akan datang itu mestinya seperti apa," jelasnya.
Dia khawatir kebijakan kewajiban asuransi kendaraan bermotor ini bakal menyusahkan pemerintahan yang akan datang.
"Kalau sekarang sudah diputuskan dan ternyata itu memberatkan pemerintahan yang akan datang karena ditolak oleh masyarakat tentu menyusahkan pemerintahan yang akan datang," tutupnya.
BERITA TERKAIT: