Sultan Usul Anggota DPD Diberikan Hak Mencalonkan Diri dalam Pilkada

Dikatakan Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamuddin, ke depannya anggota DPD RI harus diberikan kewenangan untuk merekomendasikan dirinya atau pihak lain yang kompeten sebagai calon kepala daerah.

"Kita semua bersepakat bahwa partai politik adalah institusi demokrasi yang berkewajiban mengkaderkan calon pemimpin," ujar Sultan dalam keterangan tertulis, Jumat (12/7).

"Namun, jika melihat fenomena politik popularistik saat ini, hak untuk mengusulkan calon pemimpin nasional dan daerah tidak lagi sepenuhnya berjalan sesuai fungsi kaderisasi partai politik," imbuhnya.

Dalam posisinya sebagai wakil masyarakat dan daerah, kata Sultan, DPD RI tentu memiliki kepentingan sekaligus tanggung jawab dalam mengedukasi sekaligus mengadvokasi kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.

Sayangnya, katanya lagi, sejauh ini peran DPD nyaris tidak terlihat dalam proses Pilkada.

Sultan mengatakan pihaknya juga mengapresiasi kebijakan yang memberikan peluang dan alternatif bagi hadirnya calon kepala daerah independen.

Namun dirinya meminta pemerintah dan DPR mengevaluasi proses rekrutmen kepala daerah yang mendulang dukungan rakyat secara langsung tanpa melalui pemilu tersebut.

Dukungan langsung masyarakat melalui pengumpulan KTP harusnya hanya berlaku bagi calon wakil masyarakat di lembaga perwakilan. Bukan untuk calon kepala daerah yang adalah penyelenggara pemerintahan di lembaga eksekutif.

Maka kami berpandangan bahwa legitimasi politik anggota DPD yang didapatkan saat pemilu, idealnya bisa digunakan sebagai kekuatan politik untuk merekomendasikan dirinya atau pihak lain dalam bursa pilkada.

Artinya, masih kata Sultan, kewenangan politik empat anggota DPD dari setiap daerah bisa dijadikan pengganti mekanisme syarat dukungan melalui pengumpulan KTP dalam jumlah tertentu.

"Ke depannya, kami akan mengusulkan agar UU 1/2015 tentang Pilkada dan UU terkait lainnya direvisi untuk menampung hal politik anggota DPD RI ini," pungkasnya.