Begitu yang disampaikan Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata, usai menghadiri acara Rapat Koordinasi Nasional Penguatan Komitmen Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam Pemberantasan Korupsi, yang diselenggarakan di Gedung Juang KPK, Jalan Kuningan Persada Kav 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, Senin (8/7).
"Pilkada itu kan menjadi ajang untuk memilih kepala daerah. Kalau selama ini, KPK, Mendagri, sudah melakukan survei berapa biaya yang dibutuhkan oleh calon kepala daerah itu. Dan dari survei kami, Kemendagri juga, banyak kepala-kepala daerah yang mengeluarkan biaya itu enggak rasional, sangat besar," tutur Alex kepada wartawan di Gedung Juang pada Gedung Merah Putih KPK, Senin sore (8/7).
Apalagi, kata Alex, para kepala daerah yang mendapatkan sponsor atau dukungan dana dari pihak swasta harus mengembalikan hal tersebut dengan berbagai cara, baik itu melalui proyek atau apapun.
"Oleh karena itu, ya mari pada Pilkada bulan November nanti, kita memilih kepala daerah yang baik. Karena pimpinan yang baik, itu menjadi salah satu faktor utama untuk mencegah korupsi, dan juga pemberdayaan APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah)," pungkas Alex.
BERITA TERKAIT: