Padahal masalah kemacetan menjadi prioritas utama yang wajib dituntaskan Heru saat ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk memimpin Jakarta, selain mengatasi banjir dan tata ruang.
"Kemacetan lalu lintas di Jakarta tetap menjadi momok bagi warga Jakarta," Ketua Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru (Katar) Sugiyanto kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/7).
Meskipun ada beberapa inisiatif seperti pembatasan kendaraan melalui sistem ganjil-genap dan pengembangan transportasi publik, kemacetan masih belum teratasi secara signifikan.
"Waktu tempuh yang lama dan ketidaknyamanan dalam bepergian di kota ini masih menjadi keluhan utama masyarakat," kata Sugiyanto.
Lahirnya UU No. 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) belum dimaknai secara total, khususnya tentang kewenangan DKJ untuk bisa membatasi usia dan jumlah kendaraan individual guna menanggulangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.
"Sampai saat ini, kemacetan dan polusi udara di Jakarta belum bisa teratasi bahkan cenderung menjadi makin parah," kata Sugiyanto.
Diketahui, era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, indeks kemacetan di Jakarta menurun sepanjang 2017-2021.
Mengutip hasil TomTom Traffic Index, dalam waktu lima tahun indeks kemacetan di Jakarta turun dari posisi ke-4 kota termacet di dunia menjadi ke-46 di dunia.
Jakarta berada dalam peringkat 4 kota termacet di dunia pada 2017. Posisi Jakarta turun ke peringkat ke-7 pada 2018. Kemudian menurun lagi ke peringkat 10 pada 2019.
Pada 2020 dan 2021, Jakarta ada di posisi ke-31 kota termacet pada 2020. Setahun berikutnya turun lagi menjadi rangking 46.
Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono terbukti gagal membereskan masalah kemacetan lalu lintas. 
BERITA TERKAIT: