Terlalu Banyak Otoritas, PB HMI Usul Satgas PDN Dipimpin Kominfo

Melalui pesan tertulis, di Jakarta, Kamis (4/7), Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi PB HMI, Ramon Hidayat, mengatakan, pihaknya meyakini ada kerugian ekonomi akibat peretasan sistem PDN cukup besar, diperkirakan menyentuh angka Rp 1 triliun per hari.

Dia juga mengungkapkan, anggaran penggunaan data server PDN di Amazon Web Service (AWS) sebesar USD15 ribu per bulan untuk penggunaan sistem data imigrasi darurat. Ada juga biaya pemulihan data yang diestimasikan untuk membayar biaya tebusan dari hacker yang mencapai Rp131 miliar.

"Dari data itu, jelas ada kerugian ekonomi, baik langsung dan tak langsung, sebesar Rp6,3 triliun. Ada surplus usaha yang hilang dari lumpuhnya PDN sebesar Rp2,7 triliun. Lumpuhnya PDN menghambat aktivitas ekonomi dan menjadikan perputarannya menjadi lebih lambat," kata Ramon.

Pembobolan PDN, kata dia, mencoreng reputasi serta nama baik Indonesia di mata dunia. Bahkan dia mendapati, banyak yang berasumsi bahwa Indonesia negeri open source, yang datanya boleh dilihat siapa saja, terbukti maraknya peretasan selama ini.

Di sisi lain Ramon mengungkapkan, PB HMI konsen terkait tumpang tindih kewenangan yang berakibat munculnya berbagai perbedaan keterangan, seperti yang disampaikan Kominfo, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Komisi I DPR, dan berbagai komplain yang disampaikan terbuka, seperti oleh Dirjen Imigrasi yang secara tidak langsung menyerang institusi Kominfo.

“Kita sebetulnya punya pelajaran dan pengalaman terhadap peretasan, ada hacker Bjorka dan berbagai masalah peretas data lainnya. Tapi nampak tidak ada mitigasi. Masalahnya terlalu banyak yang punya otoritas soal data nasional kita," ungkapnya.

Tak hanya itu, menurut Ramon, PDN merupakan faktor fundamental dalam keberlangsungan penyelenggaraan negara di era teknologi informasi yang begitu cepat seperti saat ini.

Karena itu Kominfo harus jadi garda terdepan dalam menyelesaikan persoalan PDN. Karena itu, PB HMI mengusulkan dibentuk satuan tugas khusus (Satgassus) penyelesaian persoalan itu.

“Harus ada satu gerakan yang mengelola berbagai perbedaan pendapat dan perbedaan cara pandang dari berbagai lembaga dan kementerian, karena hal itulah yang jadi masalah utama dalam penanganan ini," katanya.

"Kominfo harus jadi garda terdepan berada di Satgas PDN, harus diberi posisi dan kepercayaan penuh untuk mengomandoi PDN, jangan yang lain, nanti tambah masalah,” kata Ramon lagi.

Seperti diketahui, untuk kesekian kalinya dunia cyber Indonesia jadi mainan peretas, penyerangan PDN dimulai pada 17 Juni 2024 dengan menonaktifkan fitur keamanan Windows Defender, dilanjutkan pada 20 Juni 2024, dengan menghapus file system penting dan penonaktifkan beberapa sistem layanan yang sedang berjalan.

Hal itu berimbas ke sejumlah layanan publik, termasuk aplikasi layanan nasional yang terintegrasi, seperti keimigrasian di bandar udara, layanan KTP Elektronik, layanan BPJS Kesehatan, sistem perpajakan, layanan Keimigrasian, layanan pendidikan dan dampak terhadap layanan di 282 instansi pemerintahan lainnya.