Ini Penjelasan Muhadjir soal Dana Desa Masuk Postur Anggaran Pendidikan

Menurutnya, saat ini pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

“Jadi sekarang ini kita sedang punya program tidak boleh ada desa yang tidak ada PAUD. Jadi semua desa harus ada PAUD," kata Muhadjir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR, di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/7).

“Walaupun sekarang ini tahun yang lalu saya cek masih ada 15.000 desa yang tak ada PAUD, tetapi setelah kita susuri sudah ada TK swasta,” sambungnya.

Muhadjir menjelaskan bahwa pembangunan fisik PAUD didanai melalui dana desa yang merupakan bagian dari dana pendidikan.

"Lah PAUD ini untuk pembangunan fisiknya itu melalui dana desa dan itulah dana pendidikan, dan di mark pak, dikunci, kalau nggak untuk PAUD nggak dikeluarkan, harus untuk PAUD terutama untuk sarana fisik,” tegas Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) ini.

Selain itu, kata Muhadjir, untuk operasional PAUD, ada BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) PAUD yang diinisiasi oleh Komisi X DPR.

“Kemudian untuk operasional, ada BOP PAUD dan ini kita Komisi X yang inisiasi itu, dan sekarang kalau nggak salah sudah sekitar Rp6 triliun BOP PAUD," tambahnya.

Muhadjir juga menyampaikan bahwa program pendidikan kini ditingkatkan menjadi program 10 tahun, dengan kewajiban bagi anak-anak usia 5-6 tahun untuk masuk pendidikan PAUD.

"Jadi itu pimpinan dari untuk fisik itu melalui Dana Desa Kemudian untuk operasional ada Bop PAUD yang langsung di drop melalui DAK. Ini untuk klarifikasi," tutup Muhadjir.

Sebelumnya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) M Nuh mempertanyakan kebijakan anggaran dana desa masuk ke postur anggaran pendidikan.

“Saya terus terang dan penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran dana pendidikan, dan isinya apa?” tanya M Nuh dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi X DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa (2/7).