Setidaknya bisa dibuktikan dengan dibentuknya Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dikomandani Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, dengan tujuan sinkronisasi dengan kementerian-kementerian.
"Yang diperlukan adalah sinkronisasi dan harmonisasi di level anggaran dan kementerian terkait,” kata Ketua Umum Komunitas Aktivis Milenial Indonesia (Gen KAMI), Ilham Latupono, lewat keterangan resmi, di Jakarta, Selasa (11/6).
Menurut Ilham, pentingnya pembentukan tim itu dapat dirasakan, karena DPR telah menerima usulan RUU tentang APBN untuk dibahas menjadi APBN 2025.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 yang disampaikan ke DPR, terungkap sejumlah data dan proyeksi ekonomi ke depan, diantaranya indikator ekonomi makro yang akan digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2025, yakni pertumbuhan ekonomi 5,1 persen hingga 5,5 persen.
Pertumbuhan ekonomi dalam negeri bisa terwujud bila didukung pemulihan ekonomi global dan berbagai kebijakan fiskal yang direncanakan untuk meningkatkan investasi dan konsumsi domestik.
Sebab, inflasi diproyeksikan berada pada kisaran 1,5 persen-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD, tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9 persen hingga 7,3 persen, harga minyak mentah Indonesia USD75 sampai USD85 per barel, lifting minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.004 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari.
Itu sebabnya Ilham menganggap sinkronisasi sangat diperlukan.
“Meski proyeksi itu menarik, namun bukan hal mudah untuk mewujudkannya. Di sinilah peran strategis kerja-kerja Tim Gugus Tugas Sinkronisasi ini," kata Ilham.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Keberlanjutan pembangunan dan sinergi dari pemerintahan Jokowi–Maruf Amin ke pemerintahan Prabowo-Gibran dipastikan terwujud. 
BERITA TERKAIT: