Terlebih, revisi UU didasarkan pada paradigma baru yang menjadikan Polri berorientasi sipil. Namun fakta saat ini Polri belum sepenuhnya mampu mewujudkan diri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Analisa Keamanan Indonesia (Pusaka), Adhe Nuansa Wibisono menyebutkan pelaksanaan fungsi Polri masih menghadapi banyak hambatan baik dari sisi penegakan hukum, aspek transparansi dan akuntabilitas kelembagaan.
“Ketentuan UU Kepolisian yang ada belum secara optimal memperbaiki kinerja Polri dalam penyesuaian dengan kondisi ketatanegaraan, pemerintahan khususnya juga terhadap produk hukum yang mengatur penyelenggaraan fungsi Polri,” ujar Adhe kepada wartawan, Senin (10/6).
Pada sisi lain, dia menyadari penyempurnaan UU Kepolisian ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan masyarakat.
"Dengan penyempurnaan RUU ini diharapkan performa Kepolisian dapat meningkat dan pada saat yang bersamaan proses penegakan hukum berjalan semakin baik,” katanya.
Meski begitu, dia menekankan harus ada pengawasan terhadap aturan itu saat diterapkan dalam menjawab berbagai permasalahan yang ada.
Beberapa catatan pada beleid itu dia contohkan kewenangan Polri seperti dalam Pasal 14 terkait pengawasan ruang siber dan Pasal 16 terkait penyadapan dan intelijen dikhawatirkan dapat membuka celah penyalahgunaan kekuasaan dan minimnya pengawasan.
Oleh karena itu, sambungnya, mekanisme dan kriteria dalam penggunaan kewenangan baru tersebut harus diperjelas agar sesuai dengan asas transparansi dan akuntabilitas.
“Kewenangan penyadapan dan intelijen yang luas bagi Polri harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan ketat agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan politik tertentu,” pungkasnya.
Setelah DPR sepakat melakukan revisi pada UU 2/2002 tentang Kepolisian, maka perlu dipikirkan mekanisme pengawasan saat aturan itu nantinya diberlakukan. 
BERITA TERKAIT: