Merespons polemik tersebut, Ketua DPW PKS Jabar, Haru Suandharu menuturkan, penetapan biaya UKT harus lebih mempertimbangkan kondisi masyarakat. Sehingga mereka yang ingin memperoleh pendidikan tidak semakin terbebani.
“Saya kira kondisi masyarakat saat ini sudah berat. Bahkan sangat berat. Kenaikan UKT jelas akan membebani rakyat,” ujar Haru melalui pesan singkat yang dikutip
Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (22/5).
Menurut Haru, pemerintah pusat maupun daerah harus mencari solusi terbaik dengan langkah-langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pemerintah perlu menyerap aspirasi masyarakat dan mencari tahu alasan perguruan tinggi menaikan UKT.
“Perlu didalami mengapa PT menaikkan UKT. Apakah hanya ingin meningkatkan profit atau kesejahteraan secara sepihak, atau justru mereka sedang mengalami tekanan dalam pengelolaan akibat kondisi ekonomi,” ucapnya.
Berkaca dari kasus-kasus sebelumnya, di mana sejumlah perguruan tinggi memanfaatkan pinjaman online (pinjol) sebagai solusi dan alternatif mahasiswa membayar UKT, Haru menegaskan tidak ingin langkah tersebut kembali dilakukan.
“Jangan sampai solusinya diserahkan kepada pinjol. Jabar sudah sangat bermasalah dengan besarnya pinjol yang kurang lebih mencapai (Rp)14 triliun. Dua kali APBD Kota Bandung,” beber Haru.
Untuk itu Haru mengingatkan pemerintah agar tidak lepas tangan dalam persoalan kenaikan UKT. Sebab jika tidak segera diselesaikan, permasalahan tersebut berpotensi semakin rumit dan menjadi krisis sosial.
“Tidak hanya mengancam potensi Indonesia Emas 2045 dan bonus demografi, tapi anugerah bisa berubah jadi musibah,” pungkas bakal calon Gubernur Jabar tersebut.
Kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) di berbagai perguruan tinggi negeri, terutama yang berstatus badan hukum atau PTN-BH, masih terus menuai polemik. Bahkan tak sedikit mahasiswa berunjuk rasa menolak kenaikan biaya UKT karena dianggap tidak masuk akal. 
BERITA TERKAIT: