Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam (22/4).
Basarah menuturkan, dalam forum Rakernas PDIP nanti akan dibahas rencana strategis PDIP bersama segenap struktur partai baik DPC maupun DPD. Dari hasil musyawarah itu nantinya akan memberikan usulan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku pemegang hak prerogatif.
“Kemudian di sanalah PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.
Namun demikian, kata Basarah, sepanjang sejarah perjuangan politik PDIP sejak pra kemerdekaan (Partai Nasional Indonesia atau PNI) hingga saat ini, sudah terbiasa dengan segala cuaca politik di Tanah Air.
“Kita pernah di zaman kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927 dalam masa hegemoni kolonialisme itu kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain. Lalu di era Orde Baru kita mengalami intimidasi politik yang sangat luar biasa tapi kemudian kita berhasil survive dan di 1999 kita menang pemilu,” tuturnya.
Tak hanya itu, Wakil Ketua MPR ini juga menyebut bahwa PDIP pernah berada di luar pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode atau 10 tahun, hingga kembali berada di dalam pemerintahan era Jokowi.
“Jadi, apapun keputusan Ibu Mega kelak maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memutuskan sikap politik untuk berada di dalam atau luar pemerintahan di forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV pada 24-26 Mei 2024. 
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: