Bukan Jokowi, Airlangga Paling Pantas Pimpin Koalisi Besar

Pandangan pengamat politik Dedi Kurnia Syah, koalisi besar bisa dibentuk dengan syarat dilakukan secara proporsional.

Dalam hal ini, partai pengusung Prabowo-Gibran harus mendapat porsi yang sesuai dengan kinerja politik mereka, utamanya saat pemenangan.

"Secara khusus Golkar (harus mendapat porsi lebih), mengingat Golkar adalah partai terbesar sekaligus representasi Gibran," kata Dedi kepada wartawan, Jumat (22/3).

Golkar, kata dia, wajib dilibatkan dalam putusan penting koalisi besar bahkan bisa menjadi pemegang komando karena jumlah perolehan kursi paling banyak.

"Di luar itu, partai penantang utamanya PKB dan Nasdem sejauh ini tidak memiliki persoalan dan pertentangan dengan kelompok Prabowo-Gibran. Untuk itu, wacana koalisi besar cukup mudah dijalankan," papar Dedi.

Dengan status Golkar sebagai pemegang suara terbanyak di koalisi, maka wajar jika Airlangga pantas menjadi ketua koalisi besar. Hal ini bisa menjadi jawaban di tengah dorongan agar Jokowi menjadi ketua koalisi besar.

Apalagi selain sukses memimpin Golkar, Airlangga juga moncer menduduki kursi Menko Perekonomian di masa pemerintahan Jokowi-Maruf.

''Kinerja Airlangga dinilai cukup baik dalam mengawal sektor perekonomian dalam negeri. Jadi peluangnya cukup besar memimpin koalisi besar," tutupnya.