Pic Topgun, Judith J. Dipodiputro mengatakan, ada beberapa pokok pikiran penting yang disampaikan dalam Nota Keberatan tersebut antara lain, pertama, landasan bahwa Presiden dengan etika yang baik harus mengetahui dan bisa membedakan apa yang berhak dan apa yang benar untuk dia lakukan. Kedua, nota keberatan ini untuk kepentingan berbangsa dan bernegara dan mencegah terjadinya kemunduran-kemunduran.
Ketiga, mendorong MPR RI dan DPR RI serta semua pihak yang memiliki kewenangan untuk menghentikan segala bentuk dugaan pelanggaran etika dan norma yang dilakukan oleh Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Nota keberatan tersebut dibuat sebagai bentuk keprihatinan dan juga sebagai sebuah pendapat dari hasil pemikiran dengan memperhatikan dan menyerap pendapat publik terutama dari para akademisi.
“Selaim itu para guru besar, cendekiawan, tokoh-tokoh/ pemimpin agama, budayawan dan para aktivis organisasi-organisasi kemasyarakatan yang merasa tergerak karena rasa keadilannya terusik ketika melihat dan mengikuti proses Pemilu 2024 ini,” kata Judith dalam keterangannya, Minggu (10/3).
Lebih lanjut Judith mengatakan, nota keberatan
yang disampaikan ini bukan terbatas menjadi soal kalah atau menang juga bukan menjadi soal dukung mendukung semata, tapi soal kelanjutan berbangsa dan bernegara ini kedepannya. Karena tujuan akhir dari suatu pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi adalah menghasilkan Pemerintahan baru yang legitimate.
“Dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Presiden dapat mempengaruhi legitimasi dari pemerintahan (baru) sehingga dampaknya potensial akan menggangu jalannya dan roda pemerintahan baik secara hukum (ketatanegaraan) politik, sosial, ekonomi dan stabilitas keamanan secara umum,” kata Judith.
“Harapan kami Minderheid Nota ini dapat menjadi masukan dan dorongan sehingga dapat ditindak lanjuti oleh MPR RI dan/atau DPR RI berikut seluruh alat-alat kelengkapannya sebagai wakil-wakil rakyat yang sah sesuai dengan konstitusi yang berlaku," kata Judith.
Topgun terdiri dari KITA Indonesia, Alumni Menteng 64 untuk Indonesia, Perempuan Indonesia untuk Demokrasi dan Keadilan, GU3 PL, Anak Tere untuk Demokrasi, Anak Pejabat, K37JAR, dan Alumni Yustisia UGM.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Sekelompok masyarakat sipil (civil society) yang tergabung dalam gerakan intelektual dan moral Tonggak Persatuan Gerakan untuk Nusantara (Topgun) menyampaikan surat resmi kepada MPR RI dan DPR RI perihal Minderheid Nota tentang Pelanggaran Etika Presiden dalam Pemilu 2024. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: