Desakan itu disuarakan Dewan Pimpinan Wilayah Gerakan Rakyat Peduli Keadilan Republik Indonesia bersama LBH Sumatera Selatan saat menggelar unjuk rasa di Kementerian Dalam Negeri, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (7/3).
"Copot dan ganti Pj Bupati Lahat Muhammad Farid dikarenakan tidak mampu menjalankan tugas dan hanya membuat gaduh," tegas Koordinator Aksi Wiranto Embong Bulan.
Kegaduhan yang dimaksud, disampaikan Wiranto, adalah dugaan pelanggaran asas netralitas pejabat daerah dalam gelaran Pemilu 2024.
"Muhammad Farid tidak netral dan memihak ke salah satu partai waktu pemilihan umum pada tanggal 14 Februari 2024 lalu," lantangnya.
Selain soal netralitas, Wiranto juga mendesak Kemendagri mengusut tuntas dugaan kebanyakan Pj Kepala Desa yang diangkat bukan berdasarkan usulan dari pihak kecamatan.
Wiranto menduga ada praktik jual beli jabatan dalam pengangkatan Pj Kepala Desa. Terlebih, ada Pj Kepala Desa tetap dilantik meski tidak punya ijazah.
Dalam aksi itu, massa membawa perangkat aksi berupa mobil komando, spanduk, serta poster-poster yang berisi tuntutan.
BERITA TERKAIT: