Fokus Prolegnas, DPR Diminta Tolak Usulan Hak Angket

Ketua Relawan ALBAIK 2000 Faisal Anwar, menilai wacana hak angket yang akan digulirkan di DPR merupakan upaya untuk men-downgrade kedaulatan rakyat dalam pemilu 2024.

“Persoalan hak angket yang diangkat oleh Capres Nomor 3 Ganjar Pranowo seolah-olah ingin memindahkan medan pertempuran penyelesaian perkara pemilu dari ranah hukum ke ranah politis di parlemen,” kata Faisal Anwar dalam keterangannya, Senin (26/2).

“Ini kesannya ada upaya merendahkan martabat (downgrade) kedaulatan rakyat yang telah dilaksanakan pada Pemilu serentak 14 Februari 2024. Derajat Kedaulatan rakyat lebih tinggi daripada hak angket,” tambahnya

Faisal menghimbau baiknya DPR memanfaatkan sisa waktu jabatan periode 2019-2024 diisi dengan kinerja yang lebih produktif untuk menyelesaikan 47 RUU yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) 2024.  

“Masa jabatan anggota DPR RI 2019-2024 yang kurang lebih tinggal 8 bulan lagi, sebaiknya diisi dengan kerja-kerja produktif untuk merampungkan 47 RUU Prolegnas strategis 2024,” beber Faisal.

“Ini lebih bermanfaat dan berbobot untuk kepentingan rakyat rakyat. Selain itu, kinerja lembaga DPR RI di mata publik akan meningkat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Faisal juga menyampaikan semua pihak untuk berjiwa besar menerima hasil pemilu 2024 daripada menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang ujung-ujungnya rakyat menjadi korbannya.

“Semua pihak harus mampu menahan diri guna menghindari terjadinya konflik di arus bawah, oleh karena itu, kami berharap para pimpinan dan elit politik menunjukan sikap berjiwa besar untuk menerima hasil pemilu 2024,” tutup Faisal.