Relawan Bolone Mase: Para Gurubesar Jadi Alat Propaganda Politik Praktis

Bisri menegaskan, manuver politik yang dipertontonkan oleh para oknum Gurubesar tersebut jadi alat propaganda politik praktis. Padahal menurutnya, Gurubesar harus menjadi panutan bagi orang-orang yang masih bodoh atau rakyat kecil.

Bisri mengatakan, selama tidak menabrak aturan dan Undang-undang, maka sah-sah saja seorang presiden berkampanye, apalagi UU Pemilu memperbolehkan dan mengatur seorang presiden dan wakil presiden berkampanye.

“Selama tidak menabrak aturan dan diperbodohkan undang-undang, presiden bisa berkampanye, asal cuti dulu,” kata Bisri, dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (6/2).

Bendahara TKD 02 Kabupaten Cirebon tersebut menambahkan, kemunculan gerakan dari para oknum Gurubesar tersebut secara tidak langsung telah menimbulkan kegaduhan dan kontraproduktif menjelang Pemilihan Umum 14 Februari 2024.

“Saya menyayangkan oknum Gurubesar berpolitik praktis. Gurubesar sebagai akademisi menguji dan merumuskan undang-undang sebelum disahkan,” ujarnya.

Sebelumnya, gerakan civitas akademika dianggap sebagai gerakan tawar-menawar politik dengan menggunakan oknum gurubesar sebagai ujung tombak untuk permainan propaganda menjelang pencoblosan Pemilu 2024.

Hal itu disampaikan komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, menanggapi adanya gerakan civitas akademika yang menyampaikan kritikan kepada Presiden Joko Widodo belakangan ini.

“Saya katakan ini tidak lebih dari gerakan-gerakan bargaining politik yang hari ini menggunakan para oknum-oknum guru-gurubesar ini sebagai ujung tombak untuk permainan-permainan propaganda,” kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (6/2).

Kang Tamil menilai, para gurubesar yang membuat gerakan seharusnya mendapatkan teguran keras dari pihak kampus lantaran melakukan gerakan di luar ruang akademik. Mengingat, mahasiswa sebelumnya juga mendapatkan teguran keras dari kampus ketika melakukan sebuah gerakan.