Hal tersebut dibahas Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo saat berdialog dengan milenial dan Gen Z dalam acara "Sehari Bersama Ganjar (Sejajar)" di Pontianak Convention Center (PCC), Kota Pontianak, Kalimantan Barat.
Kata Ganjar, IPK di angka 34 membuat peringkat atau rangking Indonesia merosot menjadi 115 dari 180 negara di tahun 2023.
Padahal, disampaikan Ganjar, IPK bisa menjadi salah satu parameter dari keseriusan pemerintah untuk mewujudkan
good goverment"Kita tidak serius mengawal itu, kalau kita serius maka
good goverment mesti diciptakan, teladan mesti diberikan, dan harus tegas, kalau tidak pilih-pilih," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (31/1).
Ganjar yang maju Pilpres 2024 bersama Mahfud MD, menekankan komitmen memperkuat hukum bagi para koruptor sebagai strategi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Termasuk di dalamnya penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN), memiskinkan para koruptor hingga memenjarakan di Nusa Kambangan sehingga indeks korupsi di Indonesia meningkat.
Begitu juga soal desas sandera politik melalui instrumen hukum, kata Ganjar, hal tersebut tidak boleh terjadi lagi jika dia dan Mahfud MD menang Pilpres 2024.
"Hari ini kan orang bercerita sandera-sandera politik, dan kemudian itu berangkat dari kasus-kasus, yang seperti ini memang menteri enggak tau? Kan semua menteri tahu," jelas Ganjar.
"Maka ketika kita membiarkan politik di depan, hukum menjadi terkalahkan, dan panglimanya tidak lagi hukum tetapi politik. Maka cerita-cerita ini pasti akan terjadi dan rating kita kan menurun," pungkasnya.
Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia berada di angka 34 pada tahun 2023. Angka ini stagnan atau tidak berubah dibanding tahun sebelumnya. 
BERITA TERKAIT: