Ketua Umum DN-PIM, Muhammad Sirajuddin Syamsuddin alias Din Syamsuddin mengatakan, pemilu sebagai jalan damai pembaruan perpolitikan diharapkan berlangsung dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
"Dua sifat terakhir adalah nilai yang hilang selama masa Orde Baru dan ternyata sulit menjelma pada masa reformasi," jelas Din Syamsuddin saat jumpa pers di Aula JKC, Jalan Warung Jati Barat Nomor 30, Ragunan, Jakarta Selatan, Kamis (4/1).
DN-PIM mencermati, jelang Pemilu 2024 muncul banyak masalah. Mulai dari banyaknya daftar pemilih tetap (DPT) fiktif dan ganda,
money politics, berita hoax untuk mendiskreditkan rival, hingga ketidaknetralan aparat dan penyelenggaraan negara/pemilu (KPU dan Bawaslu).
Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu juga menyebut, proses pemilu kali ini dinodai pelanggaran etik Mahkamah Konstitusi (MK) yang merombak persyaratan batas umur capres-cawapres.
"DN-PIM berpendapat, jika semua masalah dan kendala tersebut tidak segera diperbaiki dan diatasi sebelum waktu pelaksanaan, tidak mustahil Pemilu dan Pilpres 2024 akan gagal atau batal," tegas Din.
Untuk itu Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju mendesak KPU dan Bawaslu menegakkan nilai-nilai demokrasi sebagai wasit yang netral, dan jangan sekali-kali bermain api.
"Kekeliruan dan keteledoran langkah yang diambil demi kepentingan pribadi dan kelompok pada masa sekarang, apalagi didorong nafsu serakah untuk berkuasa demi kekuasaan itu sendiri, akan menciptakan malapetaka nasional. Dan tidak mustahil membawa bangsa dan negara di ambang kehancuran," tandas Din Syamsuddin.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
_Ist.jpg)
Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) sebagai gerakan rakyat lintas agama, suku, profesi, dan gender menyoroti situasi bangsa menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dinilai menyimpan sejumlah masalah. 
.jpeg)
BERITA TERKAIT: