Begitu dikatakan Direktur Eksekutif Indopol Survey Ratno Sulistiyanto yang dilakukan bekerjasama dengan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, pada medio 6-12 November 2023.
Pada survei tersebut, responden memberikan dua catatan pada kepuasan terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, yang mengalami penurunan 7,2 persen sejak bulan Juni 2023. Yakni, dari 60,48 persen menjadi 53,3 persen.
Termasuk juga catatan keputusan Mahkamah Konstitusi soal syarat pendaftaran capres-cawapres, yang dipandang merusak citra penegakan dan penyelenggara hukum di Indonesia.
"Dalam survei ini ada 62,1 persen publik yang mengetahui tentang keputusan MK, yang menyatakan tidak setuju sebesar 51,45 persen dan yang menyatakan setuju hanya sebesar 19,92 persen," kata Ratno dalam keterangan tertulis, Senin (27/11).
Lanjut Ratno, jika membaca data hasil survei Indopol tentang buruknya situasi penegakan hukum di Indonesia, secara kualitatif kandidat potensial yang dapat memperbaiki dan mewujudkan reformasi hukum dengan baik adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
Setidaknya, kata dia, jika melihat faktor Mahfud MD sebagai mantan Ketua MK yang kini menjabat Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.
"Dalam paslon (capres-cawapres), ini ada faktor Mahfud yang punya pengalaman panjang dalam dunia hukum dan terakhir sebagai Menkopolhukam," tuturnya.
Sementara Ketua PBHI Julius Ibrani, menyebutkan untuk menyehatkan kembali hukum dan politik di Indonesia, butuh profil calon presiden-wakil presiden yang berpengalaman.
"Kita cek Ganjar-Mahfud memiliki pengalaman dalam reformasi hukum. Mahfud memiliki rekam jejak dan pengalaman. Kita butuh orang yang berani ke depan," pungkasnya.
Pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD diyakini bisa memperbaiki citra penegakan hukum, yang kini menjadi catatan merah di akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo. 
.jpg)
.jpg)
BERITA TERKAIT: