Pernyataan Mahfud Soal Pakta Integritas Keblinger, Bawaslu Diminta Ambil Sikap

Menurut komunikolog politik dan hukum nasional, Tamil Selvan alias Kang Tamil, temuan itu harus segera ditindaklanjuti. Mengingat, Panglima TNI sudah memutasi Kepala Badan Intelijen Negara Daerah (Kabinda) Papua Barat, Brigjen Tahan Sopian Parulian Silaban.

Dalam pakta integritas yang beredar di masyarakat, selain ada tanda tangan PJ Bupati Sorong, juga ada tanda tangan Kabinda Papua Barat tersebut.

"Saya melihat langkah Panglima TNI ini dalam rangka menurunkan tensi publik, yang seolah menilai BIN ikut cawe-cawe di pilpres dengan adanya pakta integritas yang tersebar. Terlepas dari benar atau tidaknya pakta integritas tersebut, saya melihat hal tersebut sebagai bagian dari 'lawakan politik'," kata Kang Tamil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (20/11).

Sebab kata Kang Tamil, tidak mungkin Pj Kepala Daerah patuh kepada Kabinda. Menurut Kang Tamil, nggak ada sangkut paut dan urusannya.

Selain itu, dari sisi hukum menurut dia, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD yang juga calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu dianggap keblinger dengan menyatakan pakta integritas tersebut tidak menyalahi hukum.

"Mahfud ini lupa bahwa Pj Kepala Daerah itu adalah PNS yang wajib netral, artinya jika memihak, itu melawan hukum. Ini berbeda halnya dengan kepala daerah yang secara terang-terangan deklarasi mendukung pasangan capres seperti 2019 yang lalu, Kepala daerah itu bukan ASN/PNS mereka adalah aktor politik, jadi sah saja," jelasnya.

Untuk itu, dia mendorong agar Bawaslu menindaklanjuti temuan pakta integritas tersebut.

"Bawaslu ini juga jangan hanya menunggu laporan baru bekerja. Wong, ini sudah jelas ada temuan awal. Maka temuan ini perlu ditelusuri, diselidiki kebenarannya, kan ada Gakkumdu, ini tupoksi mereka," pungkas Kang Tamil.