Perintah Harus Transparan, Impor Beras jangan Dimanfaatkan untuk Cari Cuan

Misalkan saja jika ada impor sebesar 400 ribu ton beras. Andai ada pejabat yang nakal dan menitipkan harga seribu perak saja untuk setiap kilogram beras yang diimpor, maka akan ada dana terkumpul sebanyak Rp 400 miliar.

Menurut Direktur Lembaga Riset Lanskap Politik Indonesia, Andi Yusran, pemerintah perlu transparan pada setiap kebijakan yang dibuatnya termasuk wacana impor beras.

"Karena jika tidak transparan maka bisa menimbulkan spekulasi bahwa kebijakan impor beras sekedar untuk mencari cuan untuk kepentingan politik," ujar Andi Yusran saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (19/9).

Analisis politik Universitas Nasional itu melanjutkan, jika impor dilakukan sekadar untuk menekan harga beras dalam negeri maka ini kebijakan yang salah kaprah.

"Sebab harga pasar yang tinggi bisa jadi karena faktor distribusi atau ada kartel yang sengaja menimbun agar harga tinggi untuk kemudian ada alasan seakan harga tinggi tersebut karena minimnya produksi sehingga beras perlu diimpor," terangnya.

Sementara itu Presiden Joko Widodo berkilah, impor beras dilakukan demi memastikan Indonesia memiliki stok cadangan strategis.

Karena produksi sedang menurun akibat el nino, sehingga impor bisa menjadi alternatif agar tidak terjadi kenaikan harga yang signifikan.