Aturan Keterwakilan Perempuan 30 Persen Sudah Baik, tapi Masih Jauh dari Harapan

Begitu dikatakan anggota Fraksi Gerindra di DPR RI, Himmatul Aliyah saat menjadi pembicara diskusi dengan tema "Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kawasan", di Media Center DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (3/8).

"Di Indonesia (keterwakilan perempuan) masih skornya di dunia masih agak rendah dalam kesetaraan gender. Sedangkan di ASEAN untuk skor itu kita sebut dengan GII memang masih kurang," kata Himma.

Menurutnya, sangat disayangkan apabila SDM perempuan Indonesia yang tinggi serta diikuti dengan gagasan ide yang baik untuk membangun bangsa tapi tidak dilibatkan secara langsung dalam politik. Mestinya, negara bisa memberikan akses yang secara khusus kepada perempuan-perempuan yang ingin berjuang di jalur politik.

"Karena memang perempuan yang masuk dunia politik, itu biasanya dari kalangan aktivis, kalangan orang yang istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat," katanya.

Himma melanjutkan, sebenarnya banyak sekali perempuan-perempuan di dunia saat ini memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. Namun, itu tidak dibarengi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi.

Sehingga, kata dia lagi, masalah itu yang menjadikan perempuan sulit atau tidak mau untuk masuk ke dunia politik.

"Jadi perempuan-perempuan yang mungkin banyak berkualitas di dunia sana yang mau masuk dunia politik jadi ngeri duluan karena memang dengan sistem yang sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk masuk ke dunia politik," terangnya.

Kata Himma lagi, upaya pemerintah Indonesia untuk mengadopsi keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai sebesar 30 persen sudah baik. Namun pada faktanya masih jauh dari harapan.

"Ternyata meskipun kita sudah 30 persen keterpilihan kita belum mencapai maksimum itu masih sekitar 21 persen implementasinya," pungkasnya.