DPR RI Dukung Perbaikan Tata Kelola Keamanan Laut

Hal ini membuat Komisi I DPR RI fraksi Golkar secara tegas mendukung dan mendorong perbaikan tata kelola keamanan laut di Indonesia.

"Kami di DPR tentu sangat mendukung perbaikan tata kelola keamanan laut kita setelah melihat banyak dinamika dan evaluasi serta betapa strategisnya Indonesia harus menjaga keamanan lautnya," ujar anggota Komisi I DPR RI dari fraksi Golkar, Christina Aryani, dalam keterangan resminya pada Rabu (5/7)

Adapun, Christina mengatakan, perbaikan tersebut dapat dilakukan melalui pembentukan legislasi setelah dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap implementasi PP No. 13/2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (KKPH). Termasuk juga dirampungkannya draf Perpres Kebijakan Nasional KKPH.

Menurut Christina, PP dan Perpres terkait keamanan laut menjadi langkah awal untuk masuk ke fase koordinasi dan evaluasi guna mengukur efektivitas, serta kemungkinan peningkatan melalui kebijakan atau lembaga yang lebih permanen.

"Maka pintu masuk awal bisa melalui evaluasi PP dan Perpres untuk selanjutnya merumuskan regulasi yang baru, termasuk memberi masukan bagi draft Perpres Kebijakan Nasional KKPH. Dari inisiatif masyarakat dan stakeholder terkait tentu masukan-masukan tersebut akan jadi materi juga bagi DPR RI," jelasnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Golkar itu menekankan bahwa masalah keamanan laut di Indonesia sangat kompleks dan tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada satu lembaga saja.

Tetapi sebaliknya, keberadaan banyak instansi juga menjadi kendala karena tumpang tindih kewenangan, fungsi, dan penggunaan sumber daya yang kurang efisien.

"Maka upaya perampingan tentu harus dipikirkan tetapi tidak juga tunggal karena wilayah perairan kita yang sangat luas," tambah Christina.

Dalam hal ini, ia menyoroti perlunya Indonesia belajar dari pengalaman negara lain demi mendapat formula terbaik bagi tata kelola keamanan laut yang lebih optimal.

Christina juga menekankan bahwa tata kelola keamanan laut sangat penting mengingat adanya tantangan yang semakin kompleks, bukan semata-mata mengenai illegal fishing, penyelundupan manusia, atau perdagangan narkotika yang biasa dihadapi saat ini.

Namun juga adanya perubahan iklim, eksploitasi sumber daya berlebihan, kerusakan ekosistem laut, hingga maraknya aktvitas militer-intelijen kelautan dengan menggunakan teknologi tinggi.

“Ini harus dijawab dengan cara-cara baru yang tidak biasa. Inilah juga pentingnya perbaikan tata kelola keamanan laut untuk segera kita rumuskan dan lembagakan," pungkasnya.