Ekspor Pasir Laut Kebijakan Sembrono

LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/ahmad-alfian-1'>AHMAD ALFIAN</a>

LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Jumat, 09 Juni 2023, 13:17 WIB

Anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah/Ist

Pemerintah diminta mengkaji ulang Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Aturan itu membuka kembali larangan ekspor pasir laut yang sudah 20 tahun ditutup.

"Saya harap pemerintah tidak sembrono menerbitkan kebijakan. Saya minta PP itu dikoreksi, dikaji ulang, bahkan kalau perlu dibatalkan," tegas anggota Komisi VI DPR RI, Luluk Nur Hamidah, lewat keterangan resminya, Jumat (9/6).

Dia menyadari, penyusunan PP Nomor 26 Tahun 2023 memang ranah pemerintah, tapi Indonesia perlu belajar dari kebijakan masa lalu mengenai ekspor pasir laut yang menuai banyak protes.

"Membuka ekspor pasir laut hasil sedimentasi dikhawatirkan sebagai upaya legalisasi praktik membawa pasir laut ke luar negeri," tutur legislator Dapil Jawa Tengah IV ini.

Politikus PKB itu juga meminta pemerintah mencabut aturan (PP) Nomor 26 Tahun 2023. Sebab ekspor pasir laut lebih banyak mudarat ketimbang manfaatnya.

"Kita dulu gagal mencegah kebocoran penyelundupan pasir laut yang melibatkan oknum aparat dan penguasa. Tidak ada jaminan kita tidak mengulang kesalahan kembali jika peluang itu dibuka," tegasnya.