Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kekecewaan mereka terhadap pemerintah yang gagal membawa perubahan terhadap Indonesia ke arah yang lebih baik.
"Kami, mahasiswa Jawa Barat-Banten menilai bahwa cita-cita Reformasi untuk memberantas korupsi dan pengkonsolidasian demokrasi yang substansial, tidak diwujudkan dengan sungguh-sungguh," kata Haris Aufa salah satu mahasiswa yang turun ke jalan ketika dikonfirmasi
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/5).
Menurutnya, reformasi gagal dibuktikan dari kohabitasi antara konglomerasi dan politisi di era orde baru yang masih bertahan dalam kekuasaan hingga hari ini.
"Pemilu yang sarat politik klientelisme, kegagalan partai politik menjalankan fungsinya di tengah masyarakat hingga upaya-upaya pelemahan terhadap
civil society," ujarnya.
Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut, kata Haris, mengakibatkan banyaknya pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi, mulai dari level daerah hingga tingkat pusat.
Selain itu, kata Haris, kegagalan reformasi juga menghasilkan produk-produk kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
"Produk-produk kebijakan seperti UU KPK, UU Minerba, UU Ibukota Negara, UU Cipta Kerja, UU KUHP, Wacana Penundaaan Pemilu dan masih banyak lainnya yang mendapatkan penolakan keras dari banyak masyarakat, tetap disahkan," tegasnya.
"Bagian paling penting, reformasi gagal melahirkan civil society yang mapan," demikian Haris.
BERITA TERKAIT: