Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, mengatakan, tugas pokok sebagai presiden itu mengurus persoalan negara, seperti utang menumpuk, banyak proyek infrastruktur yang membebani keuangan negara, dan masih banyak janji-janji politik yang belum ditunaikan.
"Buruh yang kecewa dengan UU Ciptaker, sehingga demo terus menerus, membiarkan pejabat rangkap jabatan yang langgar UU, korupsi dan KKN marak, dan sejumlah persoalan bangsa yang masih menumpuk. Tapi ini malah cawe-cawe, ikut campur urusan pilpres," tandas Muslim kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (30/4).
Ikut campurnya Jokowi dalam urusan Pilpres, dengan terjun langsung mendukung Ganjar sebagai Bacapres, dianggap memperlihatkan Jokowi tidak netral.
"Sikap dan tindakan Jokowi itu jelas akan memancing kemarahan dan pembangkangan rakyat," kata Muslim.
Padahal Jokowi seharusnya sadar bahwa yang menjadikannya presiden adalah rakyat, bukan hanya PDIP saja. Untuk itu Jokowi harus berdiri di semua golongan, bukan hanya satu golongan, apalagi mengutamakan PDIP.
"Jika terus menerus urus Pilpres, rakyat akan marah. Tindakan Jokowi itu memecah bangsa dan rakyat. Karena satu partai dianak emaskan, partai yang lain diinjak. Itu berbahaya. Apalagi ada desain sistematis agar Capres di luar PDIP dimusuhi. Itu sangat merusak dan berbahaya. Selain tidak adil, itu juga menciptakan permusuhan rakyat," pungkas Muslim.
BERITA TERKAIT: