Pemprov Jateng Sudah Punya 818 Desa Wisata untuk Tingkatkan Ekonomi Daerah

Hal itu dinyatakan saat Rapat Koordinasi Daerah dan Pleno TPAKD Se-Jawa Tengah, bertajuk "Percepatan Pemulihan dan Perkembangan Ekonomi Jawa Tengah Melalui Kemandirian Ekonomi Desa" di Hotel Gumaya, Kota Semarang pada Kamis (27/4).

Di hadapan Menparekraf Sandiaga Uno, jajaran TPAKD dan OJK, Gubernur Jateng Ganjar Pranowomenyampaikan, hingga tahun 2023, Jateng memiliki 818 desa wisata yang telah berjalan. Jumlah tersebut meningkat sejak tahun 2018 sebanyak 229 desa.

"Sudah ada contoh-contoh bagus dari sisi pembangunan desa wisata, ekonomi kreatif, UMKM, terus ada sukses dari sisi inklusifitas keuangan termasuk literasinya," ujar Ganjar dalam keterangan tertulis.

Ganjar memaparkan juga, sejak tahun 2013 hingga tahun 2022, Pemerintah Provinsi Jateng telah merealisasikan bantuan keuangan untuk pemerintah desa senilai Rp7.786.324.463 di 140.237 titik lokasi.

Tak hanya itu, pada tahun 2022, Jateng juga menjadi provinsi dengan penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk UMKM terbesar se-Indonesia dengan nilai Rp55,27 triliun. Capaian tersebut membuat ekonomi daerah, khususnya ekonomi desa semakin mandiri.

"Sekarang desa-desa yang cukup berhasil, UMKM cukup berhasil, usaha-usaha lainnya di level lokal yang cukup berhasil, itu kita tampilkan agar yang lain tinggal meniru saja," tuturnya.

Sementara itu, lanjut politisi PDI Perjuangan itu, tingkat literasi keuangan Jateng pada tahun 2022 juga meningkat di atas 50 persen, yakni 51,69 persen. Angka tersebut meningkat dari tahun 2019 yang hanya 47,38 persen.

Tingkat inklusi keuangan Jateng juga turut meningkat di tahun 2022 yang berada di angka 85,97 persen. Capaian tersebut meningkat dari tahun 2019, yakni 65,71 persen.

Dengan banyaknya peningkatan tersebut, Ganjar mengharapkan desa wisata di Jateng bisa bertambah dan terus mengoptimalkan potensi daerah. Hal itu, juga harus diimbangi dengan UMKM yang selama ini menjadi andalan ekonomi kerakyatan.

"Maka ini kita harapkan menjadi satu indikator bahwa di usaha kecil menengah, terus kemudian desa wisata atau usaha lain, bisa di gaspol dengan mandiri," demikian Ganjar.