Sikap itu, disampaikan Ketua Umum DPP GMNI Arjuna Putra Aldino dalam rangka Dies Natalis yang ke-69 GMNI, melalui keterangan tertulis, Sabtu (1/4).
Arjuna menyampaikan, tidak ada manfaat yang bisa diambil dari narasi politik identitas. Terutama yang berbasis agama, kata dia, hal ini dapat menguatkan pola pikir ekstremisme yang berujung pada terorisme.
“Tentu kita tidak mau negara ini mengalami disintegrasi akibat politik identitas yang dijadikan sebagai alat politik meraih kekuasaan. Kita harus belajar dari Pilkada DKI 2017 yang telah menguatkan praktek intoleransi,†kata Arjuna.
Kata Arjuna, pengguna politik identitas cenderung untuk lebih jauh mengembangkan perpecahan dengan hoax melalui media sosial. Dengan bantuan buzzer, isu-isu politik identitas dibingkai, diamplifikasi serta disebarluaskan melalui berbagai platform media sosial.
“Ada banyak argumen untuk menghalalkan praktek politik identitas. Mulai dari seakan-akan politik identitas itu sesuatu yang alamiah. Namun apabila politik identitas yang mengandung primordialisme ini terus menerus diamplifikasi di media sosial, maka bisa jadi bom waktu,†tututrnya.
Arjuna menambahkan, politik identitas sangat berkontribusi mengikis rasionalisme pemilih, di mana pemilih lebih mempertimbangkan aspek sentimen primodial atau agama dibanding kualitas figur.
“Hasilnya, diskusi rasional disumbat oleh isu identitas. Kita mesti lawan karena sama halnya dengan pembodohan,†tandasnya.
BERITA TERKAIT: