AHY menyebut, tata pemerintahan saat ini tidak berjalan dengan baik. Pasalnya, banyak program pemerintah yang dilakukan secara grasa-grusu atau terburu-buru dan kurang perhitungan.
“Contohnya alokasi anggaran triliunan rupiah untuk membangun kawasan pangan berskala luas. Apa kabar program
food estate?†cetus AHY disambut riuh teriakan ribuan kader Demokrat.
AHY menuturkan, para pakar kebijakan publik pun banyak yang mengkritik keberlanjutan
food estate tersebut. Disebutkan, program yang diresmikan Presiden Joko Widodo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu hanya mengandalkan ekstensifikasi lahan semata. Akan tetapi, mengabaikan faktor ekonomi dan sosial.
“Kedaulatan pangan seharusnya berorentasi pada pemberdayaan dan masyarakat serta tak mengindahkan aspek lingkungan, keberlanjutan, dan tradisi masyarakat setempat,†kata putra sulung Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu.
Mengacu pada mazhab ekonomi Partai Demokrat, kata AHY,
sustainable growth with equity atau pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan, harusnya tetap menjaga keseimbangan alam.
BERITA TERKAIT: