Akan Impor KRL Bekas dari Jepang, Fraksi PKS: Jangan Import Minded

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, sistem perencanaan pemerintah terkait pengelolaan dan pengembangan perkeretaapian sangat kacau.

Menurutnya, rencana itu menunjukkan bahwa pemerintah malas melakukan kajian, yang akibatnya selalu mengandalkan impor untuk pengadaan kereta. Padahal, di dalam negeri ada industri pembuatan kereta api yang perlu didukung dan dikembangkan.

"Harusnya ada perencanaan yang matang berupa roadmap kebutuhan kapasitas KRL dan kemampuan pengadaannya secara domestik. Jangan import minded," ujar Mulyanto dalam keterangan tertulis, Senin (6/3).

Anggota Komisi VII DPR RI itu menegaskan bahwa rencana impor KRL ini terlihat betapa perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas layanan transportasi publik masih minim.

Sebab selama ini, tugas peningkatan layanan transportasi publik dibebankan kepada pemerintah daerah dan swasta. Sehingga, kondisi transportasi publik di beberapa daerah tidak sesuai standar dan sangat memprihatinkan.

“Harusnya kan pemerintah lebih memperhatikan kualitas layanan transportasi publik, ketimbang subsidi untuk pembelian mobil listrik pribadi bagi orang yang mampu,” sesalnya.

Terlebih, sambungnya, perhatian pemerintah pada peningkatan kualitas layanan transportasi publik masih lemah. Ini bisa dilihat dari postur APBN yang lebih banyak digunakan untuk mensubsidi pemilik kendaraan pribadi daripada untuk memperbaiki jumlah dan kualitas layanan transportasi publik.

“Coba bandingkan perhatian pemerintah terhadap infrastruktur KRL dengan subsidi mobil listrik atau kereta cepat Jakarta-Bandung?” tandasnya.