Dalam Waktu Dekat, Gerindra Bertemu dengan PKB Bahas Capres-Cawapres

“Untuk membicarakan hal yang mungkin perlu dibicarakan dan diputuskan demikian,” kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/2).

Adapun, kata Dasco, untuk penentuan capres dan cawapres diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin. Hal itu merupakan kesepakatan dalam koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

“Itu kan nanti tergantung mereka berdua karena pak Prabowo dan Pak Muhaimin tentunya paham bahwa kontrak yang mereka tandatangani mensyaratkan bahwa keputusan tentang capres dan cawapres itu ada pada mereka berdua,” demikian Dasco.

Hasil Ijtima Ulama Nusantara yang meminta agar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin segera memutuskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Maret 2023. Tepatnya sebelum memasuki bulan suci Ramadhan.

Berikut rekomendasi Ijtima Ulama Nusantara yang Digelar Dewan Syura DPP PKB pada Sabtu 14 Januari 2023:

1. Menjadikan Ijtima Ulama Nusantara ini sebagai forum silaturahmi para ulama, baik kyai dan maupun nyai, yang concern terhadap politik kebangsaan untuk terus berperan mengedukasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui Partai Kebangkitan Bangsa.

2.  Ijtima Ulama Nusantara meminta DPP PKB agar menyerukan kepada seluruh kepengurusan tanfidziyah dari mulai pusat sampai ke daerah untuk melakukan komunikasi yang intensif dengan dewan syuro, termasuk memfasilitasi dewan syuro melaksanakan kegiatan yang serupa dengan Ijtima Ulama Nusantara ini sehingga seluruh kebijakan dan produk perjuangan dari PKB bisa tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat.

3. Ijtima Ulama Nusantara memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum DPP PKB untuk terus memperjuangakan Gus Muhaimin sebagai pemimpin nasional periode 2024, dan serta juga memberikan hak kepada Gus Muhaimin mengambil keputusan-keputusan yang strategis demi kebesaran PKB.

4. Ijtima Ulama Nusantara juga meminta seluruh pengurus dan kader PKB untuk terus menguatkan komitmen kebangsaan dengan memasang lambang Garuda Pancasila di rumah-rumah kader dan simpatisan PKB.

5. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan tata kelola sumber kekayaan negara yang berkeadilan dengan berbagai cara, di antaranya:
a. transparansi pengelolaan keuangan negara;
b. mencegah munculnya oligarki baru;
c. merumuskan kebijakan terkait penghematan dan pencegahan terjadinya pemborosan penggunaan uang negara;
d. mengantisipasi terjadinya krisis ekonomi di tahun tahun mendatang.

6. Mendorong pemerintah untuk mewujudkan pemilu yang jujur dan adil, independensi lembaga penyelenggara pemilu, dan mencegah terjadinya politik uang.

7. Mendorong para ulama, kiai, dan pimpinan pesantren khususnya dari kalangan NU untuk mengentaskan kekerasan seksual yang terjadi di lembaga lembaga pendidikan khususnya keagamaan, dan berupaya memberikan keadilan sebaik baiknya kepada korban kekerasan dengan memfasilitasi pendampingan dan sarana pemulihan korban.

8. Ijtima Ulama Nusantara mendorong peningkatan peran perempuan di berbagai bidang baik ekonomi, sosial, juga termasuk pada bidang politik. Para kiai dan ibu nyai yang terlibat dalam Ijtima Ulama Nusantara ini akan menjadi corong bicara dalam mengawal isu-isu kesetaraan gender serta pengentasan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

9. Ijtima Ulama Nusantara menjadikan semua ulama, baik para kiai dan bu nyai yang untuk menjadi juru kampanye nasional PKB dan Gus Muhaimin. Serta melakukan silaturahmi dan komunikasi yang intensif dengan semua kalangan baik Pengurus NU, Jamiyah Thoriqoh, ketua Adat dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya yang plural dan beragam.