Begitu dikatakan Dewan Pendiri Koalisi Peduli Indonesia (KPI), Hilman Firmansyah mengomentari sinyal rencana pemerintah yang akan mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi pada hari ini, Rabu (31/8).
Dia mengatakan, rencana kenaikan harga BBM itu semakin kuat setelah sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan dua bantuan sosial (Bansos) tambahan kepada masyarakat.
Yaitu, bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp 600 ribu untuk 20,65 juta KPM di mana bantuan akan diberikan dalam empat tahap dengan setiap tahap sebesar Rp 150 ribu; dan BLT untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
Untuk Bansos yang pertama, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun, sedang yang kedua sebesar Rp 9,6 triliun. Anggarannya dialokasikan dari pengalihan anggaran subsidi BBM.
Pemerintah daerah juga diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri akan menerbitkan aturan untuk perlindungan sosial tambahan.
Tak hanya kedua bansos tersebut, Kemenkeu juga memberikan subsidi transportasi untuk angkutan umum termasuk ojek online, serta nelayan sejalan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Subsidi transpotasi diambil dari dana transfer umum seperti dana alokasi umum (DAU) dan dana bagi hasil (DBH) sebesar 2 persen yang akan dibayarkan oleh pemerintah daerah.
Bagi Hilman, rentetan kebijakan-kebijakan ini adalah isyarat akan dinaikkannya harga BBM subsidi, karena kenaikan BBM ini memang telah santer terdengar sejak beberapa pekan lalu.
Hilman pun mendesak Presiden Joko Widodo untuk bisa membatalkan kenaikan harga BBM yang akan berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
"Dengan harga BBM naik, akan diikuti kenaikan harga-harga bahan pokok yang akan menyengsarakan rakyat dan menimbulkan gejolak sosial," pungkasnya.
Menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite dan Solar hanya menjadi beban yang akan menyengsarakan kehidupan rakyat. Apalagi, kondisi saat ini daya beli rakyat menurun dan terpuruk. 
BERITA TERKAIT: