Demikian pendapat, anggota komisi VI DPR RI Darmadi Durianto terkait rencana pemerintah yang akan mengurangi subsidi BBM jenis Pertalite dan Solar.
Meski, kata dia, tak dapat dipungkiri, beban subsidi energi termasuk BBM di dalamnya memang menjadi komponen yang memberatkan APBN selama ini.
“PDI Perjuangan memahami besarnya beban subsidi pemerintah akibat krisis pangan dan energi menyebabkan beban subsidi energi sangat besar dan mencapai lebih dari Rp 560 triliun," ungkap Bendahara Megawati Institute itu kepada wartawan di depan ruang Komisi VI DPR RI, Kamis (25/8).
Kendati demikian, Darmadi yang juga mantan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jakarta itu menyarankan agar pemerintah mencari alternatif lain yang bisa menyelamatkan semuanya. Termasuk menyelamatkan nasib wong cilik.
"Atas dasar hal tersebut, diperlukan langkah-langkah konsolidasi kebijakan perekonomian," jelas Pakar Ekonomi Kerakyatan itu.
Darmadi menegaskan, yang menjadi fokus PDIP, di tengah kenaikan inflasi yang menambah beban rakyat kecil yaitu mendorong pemerintah untuk mengalihkan alokasi anggaran negara yang belum prioritas ke sektor prioritas yang bersentuhan langsung dengan kegiatan ekonomi masyarakat.
"Agar skala prioritas pemerintah difokuskan pada program rakyat kecil. Menjaga dan melindungi rakyat kecil merupakan spirit ekonomi berbasis gotong royong sebagaimana digelorakan Bung Karno. Bung Karno bersama founding father lainnya sudah memikirkan tentang pentingnya menjaga dan melindungi rakyat dari beragam kebijakan. Hal itu bisa kita lihat dalam amanat konstitusi kita di mana kepentingan rakyat harus jadi skala prioritas di atas segalanya," tandas politikus PDIP itu.
Pemerintah diharapkan menimbang kembali dengan berbagai aspek terkait rencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite dan Solar. 
BERITA TERKAIT: