Balas Sindiran Hasto, Kamhar Lakumani: Ada Sentimen Pribadi ke Partai Demokrat?

Pasalnya, Hasto malah menyinggung kasus korupsi yang menjerat dua kader Demokrat, Bupati Penajam Paser Utara noaktif Abdul Gafur Mas'ud, dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak.

“Kami menyayangkan pernyataan Mas Hasto yang terbaca memiliki tendensi atau niat yang tidak baik terhadap Partai Demokrat. Sepertinya beliau memiliki sentimen pribadi terhadap Partai Demokrat?” kata Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani kepada wartawan, Kamis (28/7).

“Ini yang mesti dijelaskan Bung Hasto,” imbuhnya menegaskan.

Kamhar mengaku tak habis pikir dengan Hasto Kristiyanto tentang komitmen patuh hukum berkaitan dengan kader PDIP yang memiliki telah ditetapkan sebagai buronan oleh lembaga antirasuah tetapi membawa-bawa kader partai lain.

“Kami tegaskan Partai Demokrat tak pernah melindungi atau menyembunyikan kader yang memiliki perkara hukum, malah secara tegas kami minta kepada kader-kader yang memiliki sangkutan hukum untuk menghadapinya secara kesatria,” tegas anak buah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) ini.

Berbeda dengan Hasto, kata Kamhar, yang sampai saat ini tak bisa menghadirkan Harun Masiku. Bahkan, yang sudah terbaca oleh publik diduga sengaja menghilangkan Harun Masiku untuk memutus keterkaitan perkara tersebut dengan Hasto.

“Kalau kemudian publik saat ini teringat dengan kasus Harun Masiku kader PDIP buronan KPK yang fenomenal akibat status Ketua PDIP Kalsel yang juga telah menjadi buronan KPK, sah-sah saja,” kata Kamhar.

“Bung Hasto merespon dan menjelaskan perkara itu saja,” imbuhnya menegaskan.

Terlebih, masih kata Kamhar, pihaknya tidak pernah membawa-bawa kasus Harun Masiku atau kasus kejahatan kemanusiaan yang terkeji dalam hal ini kasus korupsi bansos yang menjerat kader PDIP Juliani P. Batubara.

Sebelumnya, Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meminta, kedua kadernya yang terjerat kasus korupsi untuk mematuhi hukum.

“Kami sudah membahas dengan tim hukum, dan partai menegaskan seluruh kader partai wajib menjunjung tinggi hukum tanpa kecuali,” tegasnya kepada wartawan, Rabu (27/7).

Hasto lantas menyinggung sejumlah kasus korupsi yang saat ini ditangani Kejaksaan Agung dan KPK yang sedang menjadi perhatian publik. Yakni kasus Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM) dan Bupati Mamberamo Tengah Ricky Ham Pagawak (RHP). Keduanya diketahui kader Partai Demokrat.

“Demikian juga dengan tindak lanjut atas berbagai gelar OTT yang dilakukan KPK seperti Bupati Penajam Pasir Utara, termasuk Bupati Mamberamo Tengah, semua harus didukung sebagai upaya pemberantasan korupsi,” kata Hasto.