Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan kolaborasi tersebut diperlukan untuk memenuhi kebutuhan RDTR yang terus meningkat.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam dalam keterangannya, dikutip Jumat, 11 September 2026.
Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS) dan mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” kata Ossy.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang, Suyus Windayana, mengatakan penyelesaian RDTR periode 2026-2028 ditargetkan mencapai 1.703 RDTR. Khusus 2026, pemerintah menargetkan 500 RDTR.
Melalui kerja sama dengan perguruan tinggi, ditargetkan 62 paket dengan volume 145 RDTR di 18 provinsi dapat diselesaikan. Fokusnya antara lain di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
“Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” tandasnya.
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggandeng perguruan tinggi untuk mempercepat penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). 
BERITA TERKAIT: