Oleh karena itu, kritik dari mahasiswa Universitas Indonesia (UI) pada Selasa kemarin (12/4) harusnya dijawab dengan tegas dan jelas oleh Luhut.
"Pejabat publik siapapun dia, termasuk Luhut, mesti menjawab dan membuktikan big data yang dia ucapkan. Jika tak bisa menjawab dan membuktikannya, maka sejarah akan mencatat bahwa Luhut akan dinilai oleh rakyat telah berbohong," kata pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, saat berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Rabu siang (13/4).
Menurut Ujang, agar terjadi perdebatan ilmiah, Luhut mestinya membuka dan mengeluarkan klaim big data itu. Sehingga, dia bisa adu data dengan mahasiswa UI yang meminta penjelasan atas klaim big data Luhut tersebut.
"Atau biar lebih fair dan terjadi dialektika yang sehat, mahasiswa ajak saja Luhut debat terbuka. Nanti kelihatan siapa yang benar dan siapa yang salah dan cuma mengklaim," pungkasnya.
Sejumlah mahasiswa UI melakukan demo saat Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan melakukan kuliah umum di kampus mereka, Selasa (12/4). Saat ditanya mahasiswa soal big data yang diklaim menjadi bukti keinginan masyarakat untuk menunda Pemilu 2024, Luhut enggan membeberkannya.
BERITA TERKAIT: