BLT Minyak Goreng juga sekaligus sebagai respons cepat pemerintah melihat rendahnya daya beli masyarakat akibat harga minyak yang dilepaskan pada keekonomian pasar.
Pengamat kebijakan publik Universitas Nasional (Unas) Jakarta, Robi Nurhadi menilai, kebijakan yang diumumkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tersebut paling fleksibel dan lebih mudah dicairkan dibanding bantuan lain.
“Kan lebih mudah karena terdistribusi langsung pada rekening orang atau kelompok yang menjadi tujuan,†kata Robi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/4).
BLT Migor juga sekaligus sebagai respons cepat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian atas tingginya harga minyak. BLT Minyak Goreng rencananya diberikan kepada sekitar 20,5 juta keluarga dan 2,5 juta pedagang kaki lima yang berjualan gorengan.
Penerima BLT langsung mendapatkan Rp 300 ribu pada bulan April ini. Selain BLT Minyak Goreng, pemerintah juga masih memberikan bantuan untuk Penerima Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan BLT Dana Desa.
Dikatakan Robi, BLT juga sudah banyak diadopsi negara lain hingga di Amerika, Afrika, dan Eropa.
"BLT ini telah menjadi model kebijakan yang banyak digunakan. Negara-negara Eropa juga banyak memberikan bantuan kepada warganya dengan model BLT,†tandas Robi.
Ia melihat, kebijakan ini sejatinya buah pemikiran Airlangga sebagai pemegang tongkat komando perekonomian tanah air. Namun, Ketua Umum Partai Golkar tersebut cenderung diam dan tidak terlalu senang menonjolkan diri.
“Padahal, bisa jadi, sebenarnya ia (Airlangga) sendiri yang justru punya inisiatif atas banyak kebijakan ekonomi,†tandasnya.
BERITA TERKAIT: