Memantik Gaduh dan Fitnah, Pernyataan Sekjen Kementan Soal Anggaran Perjalanan Dinas Perlu Diluruskan

Kasdi mengatakan, pihaknya mengalokasikan sekitar 10 persen dari total anggaran untuk biaya perjalanan dinas. Nilainya, dari total Rp 14 triliun, dikurangi biaya mengikat dan sebagainya Rp 3,2 triliun, sehingga masih ada sekitar Rp 11 triliun.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Pengkajian Produk Pertanian Berbasis UMKM (LP3B UMKM) Tri Joko Susilo, mengaku terkejut mendengar informasi tersebut.

Pasalnya, Joko nyaris hampir setiap hari berkomunikasi dengan pejabat di Kantor Kementan, di bilangan Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang dijumpai justru berbanding terbalik dengan anggaran yang disebut membengkak itu.

“Yang saya temui fakta di kantor Kementan, justru adanya keprihatinan, disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang memotong anggaran pada semua Kementerian dan Lembaga," kata Joko dalam keterangannya, Kamis (7/4).

Penyebabnya, kata Joko, antara lain untuk digunakan memperkuat dukungan pendanaan menghadapi serangan wabah Covid-19 atau pandemi yang sudah berlangsung hampir tiga tahun terakhir melanda Tanah Air.

“Terutama kiprah Menteri Pertanian Bapak SYL (Syahrful Yasin Limpo) bersama pejabat eseolan satunya, terlihat kompak, tidak mengenal menyerah. Inovasi dan terobosan terus dilakukan untuk memperkuat kinerja mereka," katanya.

"Pak SYL tidak kenal lelah ke luar masuk kampung untuk mendorong sektor pertanian supaya tetap berjaya, di tengah kondisi perekonomian yang terpuruk secara nasional akibat pandemi," tuturnya.

Joko pun mengutip ucapan Kepala Badan Pusat Statistik Suhariyanto, yang mengatakan bahwa sektor pertanian mengalami pertumbuhan dan kinerja ekspor yang menggembirakan di tengah pandemi pada 2020. Sektor pertanian menjadi salah satu sandaran untuk pertumbuhan perekonomian.

Berdasarkan data BPS, tujuh sektor pada tahun lalu mengalami pertumbuhan, di mana salah satunya adalah pertanian. Sektor pertanian selama pandemi tumbuh 1,75 persen. Meskipun sedikit melambat dibandingkan 2019.

Selain itu, masih kata Joko, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin juga pernah menyayangkan pemotongan anggaran belanja Kementan tahun 2021 sebesar Rp 6,33 triliun, yang semula berjumlah Rp 21,1 triliun. Sebab, sektor pertanian menjadi salah satu dari sedikit sektor yang tumbuh positif dan berkontribusi terhadap perekonomian.

Atas dasar itu, Joko merasa heran dengan pihak-pihak yang seolah menelan mentah-mentah pernyataan Sekjen Kementan Kasdi Subagyono mengenai dugaan adanya pemborosan di Kementan.

"Lalu apa yang salah? Kok tiba-tiba Ketua Komisi IV sepertinya menelan bulat-bulat begitu saja, keterangan dari Kasdi Subagyono mengenai adanya pemborosan di Kementan yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 1,1 triliun untuk biaya perjalanan saja," tanya Joko.

"Ini pasti ada sesuatu yang tidak nyambung. Harus diluruskan. Karena berita yang tidak jelas dan berindikasi hoax harus dihentikan. Saya usulkan Menteri Pertanian meminta kepada Irjen untuk mengusut ucapan Sekjen dan sekaligus meluruskan kepada publik," tegasnya.