Target tersebut, menurut Presiden Joko Widodo mesti diungkit melalui belanja produk usaha kecil dan menengah (UKM) oleh pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Jokowi menyarankan kepada pemda untuk mengkualifikasi UKM-UKM yang memiliki standar dan kualitas baik untuk dimasukkan ke dalam aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), atau e-Katalog yang menyediakan berbagai macam produk dari pelbagai komoditas yang dibutuhkan oleh pemerintah
"Sehingga saya minta dan saya enggak mau ditawar-tawar lagi urusan Rp 400 triliun di Mei (2022), segera juga dorong UKM-UKM di daerah itu untuk masuk segera ke e-Katalog," pinta Jokowi saat memberikan pengarahan Aksi Afirmasi Bangga Buatan Indonesia di Bali, Jumat (25/3).
Jokowi meminta agar lebih banyak lagi UKM di daerah yang dimasukkan ke dalam e-Katalog. Karena hingga sekarang, Jokowi mendapat laporan dari LKPP bahwa jumlah UKM yang masuk e-Katalog sudah 176 ribu dari sebelumnya hanya 50 ribu.
"Akhir tahun (harus) bisa tembus lebih dari satu juta. Lompatannya memang harus seperti itu. Tapi kepala daerah, gubernur, bupati, walikota, ambil UKM-UKM kita yang baik-baik kualitasnya, segera masukan ke e-Katalog," ujarnya.
Dengan cara ini, lanjut Jokowi, target TKDN yang hingga Mei dipatok Rp 400 triliun bisa membantu pertumbuhan ekonomi nasional menjadi lebih baik, utamanya di saat krisis global seperti sekarang ini.
"Saya minta memastikan bahwa implementasi kebijakan ini betul-betul segera di lapangan. Tiap daerah bagus kalau membuat tim penggunaan produk dalam negeri," tutur Jokowi.
"Kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri, bangga buatan Indonesia," tandasnya.
Penyerapan barang yang memiliki Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dengan membeli barang-barang buatan Indonesia ditargetkan terimplementasi Rp 400 triliun di Mei 2022. 
BERITA TERKAIT: