Antisipasi Penguasaan Asing, Pemerintah Diminta Dukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Rakyat

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/angga-ulung-tranggana-1'>ANGGA ULUNG TRANGGANA</a>
LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA
  • Rabu, 16 Maret 2022, 19:48 WIB
Antisipasi Penguasaan Asing, Pemerintah Diminta Dukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Rakyat
Ketua Harian DPP APKLI Hery Haryanto Azumi (memegang micropone)/RMOL
rmol news logo Upaya membangun ekonomi rakyat harus terus diperjuangkan dengan senantiasa mengembangkan model kolaborasi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Era konfrontasi seperti pada era kolonial tidak pas diterapkan di alam kemerdekaan seperti sekarang ini.

Demikian disampaikan Ketua Harian DPP APKLI Hery Haryanto Azumi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (16/3).

Menurut Hery, saat ini tantangan yang dihadapi oleh ekonomi rakyat semakin kompleks. Kata Hery, era digital telah meniscayakan hubungan lintas batas yang dapat memunculkan peluang baru sekaligus ancaman yang belum pernah dibayangkan sebelumnya.

Menurut aktivis yang kerap disapa Mas Hery ini, tidak ada kekuatan negara atau non-negara di dunia hari ini yang dapat bekerja sendiri mencapai tujuannya tanpa kehadiran yang lain.

"Saat ini dunia kita ditandai dengan kesaling-tergantungan (interdependent world) antara satu bagian dengan bagian yang lain, sehingga kuncinya adalah integrasi dan inklusi yang berkeadilan," terang Hery.

Terkait dengan penguatan ekonomi rakyat, mantan Ketua Umum PB PMII ini menyatakan perlu model kolaborasi dengan berbagai pihak.

Dikatakan Hery, Pemerintah sebagai pemegang mandat politik rakyat harus berkolaborasi. Secara teknis 3 unsur penting yang harus kolaborasi yang terkait dengan People (manusia), Profit (keuntungan) dan Planet (lingkungan).

Karena itulah kemudian pengembangan sistem ekonomi rakyat harus berjalan seiring dengan ekosistem yang diperlukannya.

Secara khusus, Hery menyoroti soal kekhawatiran pelaku UMKM terkait penguasaan asing atas konsekuensi adanya digitalisasi. Hery mengatakan, pelaku UMKM harus menjawab dengan langkah nyata.

"Adaptasi terhadap ekosistem digital harus digeluti para pelaku ekonomi rakyat agar potensi ekonomi yang besar di negeri sendiri dapat dapat dioptimalkan," terang Pendiri Sustainability Group Indonesia ini.

DPP APKLI, ditambahkan Heru, akan melakukan pendampingan agar di tahun 2023 sekitar 25 juta pelaku ekonomi rakyat telah siap menjadi bagian dari pelaku ekonomi digital Indonesia.

"Saya yakin dengan kolaborasi antara Pemerintah, asosiasi bisnis dan profesi, pelaku ekonomi rakyat dan sisi permodalan ekonomi rakyat akan memainkan peran yang semakin penting dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional," pungkas mantan Wasekjend PBNU ini.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA