Pak Jokowi, Mba Puan Ingatkan Nih, Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Picu Kegaduhan Lho

 LAPORAN: <a href='https://rmol.id/about/raiza-andini-1'>RAIZA ANDINI</a>
LAPORAN: RAIZA ANDINI
  • Kamis, 10 Maret 2022, 21:47 WIB
Pak Jokowi, Mba Puan Ingatkan Nih, Kelangkaan Minyak Goreng Bisa Picu Kegaduhan Lho
Ketua DPR RI Puan Maharani/Net
rmol news logo Permasalahan kenaikan dan kelangkaan minyak goreng di Indonesia belum berakhir. Hal ini, membuat masyarakat gelisah dan mendesak agar pemerintah segera menyelesaikan persoalan ini.

Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan, langkanya minyak goreng ini bisa berpotensi menimbulkan persoalan ketertiban umum.

“Persoalan minyak goreng yang berkepanjangan bisa menyebabkan masalah baru yaitu kegaduhan akibat langkanya stok di pasaran. Ini harus segera diatasi karena berpengaruh terhadap ketertiban umum yang bisa berdampak luas,” kata Puan kepada wartawan, Kamis (10/3).

Puan menilai kejadian kelangkaan minyak goreng di pasaran cukup rawan dari berbagai sisi. Salah satunya menjadikan kerumunan dalam operasi pasar minyak goreng akan menjadi klaster Covid-19.

“Di Lubuklinggau kita lihat banyak warga berkerumun bahkan terjadi keriuhan karena adanya operasi pasar murah minyak goreng. Jika kelangkaan minyak goreng terus terjadi, bukan hanya bisa memunculkan klaster Covid-19, tapi juga masalah ketertiban umum,” ucapnya.

Kelangkaan minyak goreng pun menyebabkan berbagai masalah lainnya. Salah satunya adalah menjamurnya oknum-oknum nakal, bahkan ada yang menjual minyak goreng dengan dicampur air.

Selain itu, banyak juga oknum-oknum yang menjual minyak goreng dengan harga mahal hingga tak masuk akal. Padahal seharusnya kelangkaan minyak goreng tidak terjadi setelah adanya penerapan kebijakan Domestic Market Obligation (DMO) yang sudah mendistribusikan lebih dari 391 juta liter.

Penyebab kelangkaan minyak goreng disebut karena masalah distribusi. Selain itu juga akibat adanya penyelundupan, baik dijual ke luar negeri atau ke pasar industri.

“Kasus penimbunan minyak goreng ditemukan di mana-mana. Pengawasan distribusi masih belum optimal dan menyebabkan masyarakat kesulitan,” tutupnya.rmol news logo article

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.

FOLLOW US

ARTIKEL LAINNYA