Ada juga kelompok yang ingin pemilu tetap digelar 2024. Seperti menteri-menteri PDI Perjuangan yang dipastikan akan mengikuti amanah partai sebagaimana sudah didengungkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.
Bagi pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin keterbelahan ini merupakan hal yang lumrah terjadi. Hal itu merupakan bagian dari percikan-percikan jelang pemilu.
"Soal kabinet terbelah itu tak aneh, menjelang pemilu memang suhu dan intensitas politik akan memanas,†ujarnya kepada
Kantor Politik RMOL, Minggu (27/2).
Kondisi demikian, kata Ujang, justru akan merugikan bagi Presiden Joko Widodo. Sebab semestinya kabinet bisa kompak dalam bekerja, sehingga tugas dari Jokowi bisa terselesaikan dengan baik. Sementara kini, para menteri sibuk untuk memastikan Jokowi memperpanjang masa jabatan dengan cara memundurkan pemilu.
“Sekarang bagaimana akan bekerja dengan baik, jika pecah dan tak kompak,†sambungnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review ini menambahkan bahwa keinginan memperpanjang masa jabatan presiden itu hanya kepentingan segelintir elite yang haus kekuasaan dan hanya akan menguntungkan para oligarki dan koorporasi tertentu.
"Lalu mencari pembenaran atas nama aspirasi rakyat. Rakyat tak butuh perpanjangan masa jabatan presiden, rakyat butuh makan, pekerjaan, dan jaminan kesehatan,†tutupnya.
BERITA TERKAIT: