Rizal Ramli membaca tulisan Firli Bahuri yang diposting dalam kanal Publika
Kantor Berita Politik RMOL pada Selasa (14/12), yang kemudian dibagikan kepada publik melalui akun Twitternya.
Dalam tulisannya, Firli memang secara lugas memaparkan alasannya mendukung adanya perubahan sistem pencalonan pemimpin negara yang diatur di dalam UU 7/2017 tentang Pemilu.
Di dalam UU Pemilu dinyatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) diusung oleh partai politik (parpol) atau gabungan parpol dengan minimum 20 persen suara kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.
Sementara menurut Firli, aturan tersebut memberikan dampak yang begitu signifikan terhadap iklim demokrasi di Indonesia.
Firli menilai begitu bukan tanpa sebab. Karena ternyata, dia menerima pengakuan dari kepala daerah baik itu gubernur, bupati, maupun walikota terkait politik balas budi kepada donatur yang memberikan modal pencalonan.
Tak tanggung-tanggung, Firli memberikan contoh konkret dari dampak Preshold terhadap kepala daerah yang memimpin tanah kelahirannya, yaitu Kabupaten Muara Enim, Sumatra Selatan.
Dia menyebut Ahmad Yani selaku Bupati dicopot dari jabatannya setelah majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) memperberat hukuman Ahmad Yani menjadi 7 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan serta kewajiban membayar uang pengganti Rp 2,1 miliar.
Tak cuma Ahmad Yani, Juarsah, Wakil Bupati Muara Enim yang dilantik untuk menjadi Bupati Muara Enim menggantikan Yani justru ikut ditahan KPK, karena terkait kasus suap fee proyek di Dinas PUPR Muara Enim untuk tahun 2019.
"Wow tulisan Ketua KPK Firli top markotop," ujar Rizal Ramli kagum dengan gagasan Firli Bahuri yang dia tulis di kanal Publika
Kantor Berita Politik RMOL dengan judul "Pemberantasan Korupsi Harus dari Hulu".
Maka dari itu, sosok yang kerap disapa RR ini mengajak semua pihak untuk mendukung gagasan Firli Bahuri. Tujuannya cuma satu, yaitu menjadikan demokrasi Indonesia bersih dari
money politic dan politik balas budi yang bakal berdampak pada maraknya praktik korupsi lewat pemberian kemudahan izin berusaha oleh pejabat kepada pengusaha.
"Mari kita ubah demokrasi kriminal menjadi demokrasi bersih dan amanah
Folded hands Baru demokrasi akan bekerja untuk rakyat dan bangsa, bukan untuk bandar," demikian Rizal Ramli.
BERITA TERKAIT: